full screen background image

Pekerja BUMN Tuntut Pemerintah Hapus Sistem Alih Daya

JAKARTA — Sekitar 300 pekerja alih daya (outsourcing) di badan-badan usaha milik negara (BUMN) melakukan aksi unjuk rasa di gedung Kementerian BUMN di Jakarta, Selasa (28/5), menuntut penghapusan sistem alih daya karena membuat status mereka tidak jelas.

Membawa nama Gerakan Bersama Buruh dan Pekerja (Geber) BUMN, para pekerja tersebut menuntut status mereka diubah menjadi pegawai tetap.

Koordinator Geber BUMN, Jhoni menjelaskan, meski Menteri BUMN Dahlan Iskan menetapkan standar tertentu bagi kesejahteraan pekerja alih daya, mereka menginginkan status lebih jelas dibanding saat ini.


“Pak Dahlan Iskan menyatakan (pekerja outsourcing mendapat) UMP (Upah Minimum Provinsi) itu plus 10 persen di atas itu, dan dia meminta untuk kontrak outsourcing itu paling lama minimal lima tahun diperpanjang. Berarti Pak Dahlan Iskan itu melegalkan outsourcing,” ujarnya.

Jhoni menambahkan, Geber BUMN menuntut sistem alih daya di perusahaan BUMN dihapus karena sebanyak 141 perusahaan BUMN saat ini memberlakukan outsourcing tidak hanya untuk lima jenis pekerjaan, melainkan jenis lain seperti bagian teknik dan bagian lainnya yang dinilai merupakan pekerjaan inti.

Jhoni mengingatkan hanya lima jenis pekerjaan yang dapat menggunakan sistem outsourcing yaitu jasa kebersihan, jasa penyediaan makanan, jasa keamanan, jasa transportasi dan jasa penunjang di perusahaan pertambangan serta perusahaan perminyakan.

“Intinya sebenarnya outsourcing itu kita sudah melihat dari undang-undang sendiri sudah jelas bahwa pekerjaan core business itu tidak bisa dialihdayakan. Seharusnya pemerintah itu harus sebagai pedoman untuk perusahan swasta,” ujarnya.

Geber BUMN juga mencurigai terjadi transaksi menyimpang antara perusahan BUMN dengan perusahaan jasa alih daya saat proses tender karena para pekerja alih daya di perusahaan-perusahaan BUMN menerima penghasilan bulanan sudah dikurangi oleh perusahaan jasa alih daya sekitar Rp1 juta.

Sebelumnya, Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan menegaskan BUMN akan memperhatikan nasib para pekerja termasuk pekerja alih daya.

“Alih daya yang bisa ikut tender di BUMN harus memenuhi syarat- syarat yang lebih ketat yang syarat-syarat itu lebih menjamin kesejahteraan dan lebih menjamin status dari karyawan di sana,” ujarnya.