full screen background image

Kapolri Patut Ganti Kapolda Maluku Utara

Komisi III DPR RI menerima pengaduan 20 orang anggota DPRD Pulau Morotai melaporkan kebijakan Kapolda Maluku Utara yang dinilai memihak PT. MMC. Upaya aparat Pemkab menindak PT. MMC yang menguasai lahan secara ilegal malah berbuah penangkapa oleh aparat kepolisian.

“Kapolda bahkan memberlakukan aparat Pemkab seperti teroris, ditangkap dan diborgol pukul 1 dinihari oleh 20 anggota Brimob bersenjata lengkap,” kata Wakil Ketua DPRD Pulau Morotai, Adjan Djaguna dalam RDPU di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/5/12).

Ia menambahkan kehadiran PT MMC di Kabupaten pemekaran Pulau Morotai untuk melakukan investasi budi daya ikan kerapu dan mutiara. Izin diberikan oleh Pemkab induk Halmahera Utara tahun 2006 pada lahan seluas 4,5 hektar tetapi di lapangan pihak perusahaan memperluas sendiri tanpa izin sampai 10 hektar. Pemkab sudah melayangkan surat pemanggilan pimpinan PT. MMC beberapa kali tetapi tidak pernah digubris. Sesuai perda tindakan selanjutnya adalah Satpol PP melakukan penindakan dan penyitaan di lahan ilegal tersebut. Pihak PT. MMC tidak menerima langkah Pemkab tersebut dan melaporkan ke Polda Malut.

“Pemkab dilaporkan melakukan penjarahan dan pengrusakan terhadap aset PT. MMC, ini di-follow up oleh Kapolda Malut. Sampai hari ini sudah 15 orang termasuk Kepala Dinas ditahan di Polda. Sementara disisi lain laporan Pemkab tentang pelanggaran yang dilakukan PT MMC tidak ditindaklanjuti. Kepolisian adalah alat negara seharusnya saling bersinergi melakukan perbaikan pada negara ini,” lanjutnya.

DPRD Pulau Morotai berharap Komisi III DPR dapat segera memanggil Kapolri untuk memerintahkan Kapolda membebaskan 15 aparat Pemkab yang ditahan di Polda Malut. Kapolri diharapkan dapat meminta jajarannya memanggil pimpinan PT. MMC yang jelas melanggar aturan, memperluas investasi tanpa izin. “Kami mempertanyakan kenapa pimpinan perusahaan ini tidak pernah disentuh aparat hukum.”

Menanggapi hal ini anggota Komisi III dari FPD Edi Ramli Sitanggang menyatakan apa yang dilakukan PT MMC berusaha diluar tempat yang telah diizinkan adalah tindak pidana. Ia menduga pasti ada yang salah apabila kondisi ini dibiarkan dan aparat hukum tidak bertindak. “Ini menyangkut kepercayaan terhadap hukum, salah membiarkan pemerintah dan DPRD tidak berdaya. Apa yang dilakukan Kapolda Malut tidak patut, sudah sepatutnya diganti,” tegasnya.

Sementara itu anggota Komisi III dari FPPP Ahmad Yani menilai kasus ini sebagai arogansi pemilik modal, didukung aparat kepolisian dengan melakukan kriminalisasi terhadap aparat Pemkab. Ia mengusulkan Komisi Hukum segera melakukan sidak ke Pulau Morotai untuk mengetahui kondisi sebenarnya. “Ini harus jadi atensi kita, apalagi para pejabat diperlakukan seperti teroris ditangkap tengah malam oleh pasukan Brimob,” tandasnya.

Pimpinan sidang Nasir Djamil menyatakan akan menindaklanjuti laporan yang disampaikan kolega sesama wakil rakyat dari DPRD Pulau Morotai. Ia mendukung apabila dipandang perlu melakukan sidak tentu setelah mendapat persetujuan pimpinan DPR. “Yang pasti masukan ini akan kita sampaikan dalam rapat kerja dengan Kapolri yang dijadwalkan minggu depan,” demikian Nasir. (iky) foto wy/parle

Raimond Coker liked this post


Konfucius

Lulusan Teknik Jogya 1980, aktifitas research & development PT AS, Hobyy mancing2 dan menulis