full screen background image

40 KK Warga Desa Repa Belum Menikmati Listrik

Sebanyak 40 Kepala Keluarga warga Desa Repa, Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, mengeluh, karena hingga kini mereka belum menikmati penerangan listrik.

“Sungguh sangat ironis rasanya, bila ternyata di era otonomi dan pesatnya teknologi informasi seperti saat ini masih ada rakyat yang belum mendapat penerangan listrik,” kata Lurah Sipolha, Sunadi di Repa.

Dusun terpencil tersebut dengan mudah bisa dicapai menaiki kapal kecil yang menjadi transportasi utama menuju Kota Parapat, menyusuri Danau Toba dalam waktu sekitar 45 menit. Menurut Sunadi, harapan warga untuk merasakan penerangan listrik sempat muncul ketika surat yang mereka layangkan ke PLN Pusat dengan tembusan PLN daerah serta Bupati Simalungun dan DPRD setempat, mendapat respons dari pihak PLN.

Sebab, sejumlah oknum yang mengaku petugas PLN melakukan survei ke dusun tersebut sekitar Juni lalu, dan kepada warga petugas tersebut menjanjikan September listrik akan terpasang, namun hingga kini realisasinya tidak pernah kesampaian. “Namun, perkembangan kehadiran tim survei dari PLN tersebut hingga kini tidak diketahui kelanjutannya,” ujar Sunadi.

Seorang warga desa, Martua Siallagan (60) menyebutkan, dusun mereka belum dianggap merdeka, karena hingga kini belum ada penerangan listrik, Bahkan, kata dia, akibat ketiadaan listrik di dusun itu, puluhan masyarakat desa dengan terpaksa harus rela meninggalkan rumah mereka untuk pindah ke daerah lain, padahal dusun tersebut merupakan salah satu dusun potensial penghasil komoditi unggulan cengkeh dan kopi.

“Pada saat musim panen Cengkeh antara Juli dan Agustus, hamparan 200 hektare cengkeh milik masyarakat mampu menghasilkan sekitar 50 ton cengkeh,” ujarnya. Menurut perhitungan kasar, katanya, tiang listrik yang dibutuhkan hanya sekitar 30 buah, dan seandainya dikenakan biaya, mereka siap berkontribusi, asalkan listrik bisa terpasang untuk dapat dinikmati warga.

Staf Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat, Junpiter Pakpahan, yang mendampingi masyarakat Repa menuntut haknya, sangat menyayangkan minimnya perhatian pemerintah setempat dalam merealisir pemasangan penerangan listrik tersebut. “Para pemangku kebijakan hendaknya bisa lebih peka terhadap tuntutan kebutuhan warga,” kata Junpiter.