full screen background image

Upayakan Perangkat Desa jadi PNS Secara Bertahap

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan mengharapkan pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Desa (RUU Desa) di Komisi II DPR tidak bertele-tele. Menurutnya, salah satu hal yang perlu diakomodir adalah kepentingan perangkat desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasar kualifikasi ketat.

Berbicara melalui sambungan telepon, Jumat (16/11), Taufik menyatakan, para perangkat desa sebenarnya tidak menuntut harus diangkat menjadi PNS secara bersamaan. Pasalnya, para perangkat desa juga realistis dengan kondisi yang ada. Opsinya, kalau secara bertahap tidak bisa (diangkat jadi PNS,red) mereka pun siap kalau ada kualifikasi misalnya setelah masa pengabdian berapa tahun.

Jadi posisi kita memang seharusnya mengakomodir keinginan yang diperjuangkan, kata Taufik. Wakil Ketua DPR bidang kesejahteraan rakyat (Kesra) itu menambahkan, dirinya sudah berkeliling untuk bertemu dengan masyarakat desa di berbagai daerah. Misalnya belum lama ini, Taufik menemui ribuan perangkat desa di Blitar, Jawa Timur. Taufik mejelaskan, dalam kegiatan sebagai rangkaian sosialisadi RUU Desa itu dirinya menegaskan tentang pentingnya negara memerhatikan kesejahteraan perangkat desa.

Saat ini, sebutnya, pembahasan RUU Desa sudah mengalami cukup banyak kemajuan. Semua fraksi sudah memberikan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) dan RUU Desa sudah mulai masuk pembahasan, sambungnya. Lantas bagaimana dengan sikap politik Partai Amanat Nasional (PAN) atas RUU Desa Taufik yang juga Sekretaris Jenderal PAN itu mengungkapkan, ada dua hal pokok yang tengah diperjuangkan fraksinya.

Yakni tentang status PNS bagi perangkat desa dan masa jabatan kepala desa. Kalau PAN sudah jelas, kita mendukung perangkat desa diangkat menjadi PNS secara bertahap. Sikap resmi kita, masa jabatan kepala desa itu delapan tahun dan bisa dipilih lagi untuk satu periode, ucapnya. Ditegaskannya pula, jika pembahasan RUU Desa bisa dipercepat maka nasib para perangkat desa pun akan segera mendapat kepastian. Kita juga berharap fraksi lain juga mengeluarkan DIM yang sama, pungkasnya.(ara/jpnn)

Artikel ini diakses melalui kata kunci:
ruu desa terkini,Nasib perangkat desa,ruu desa 2013,dim ruu desa,nasib perangkat desa tahun 2015,nasib perangkat desa 2015,kesejahtraan perangkat desa tahun 2015,nasip perangkat desa 2015 di kepemimpinan jokowi,Nasib kaur pemerintah tahun 2015,nasib aparatur desa