full screen background image

Isu Suap di Kongres Partai Demokrat Ternyata Benar

Jakarta – KabarNet: Ternyata benar! Tudingan yang dilontarkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M.Nazaruddin, terhadap sejumlah pihak yang dinyatakannya terlibat dalam kasus korupsi Wisma Atlet, kini satu demi satu terbukti kebenarannya. Nazaruddin yang kini menjadi terdakwa utama dalam kasus tersebut pernah menuding keterlibatan, antara lain, Anggota DPR Angelina Sondakh, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Kemenpora, Anggota DPR, I Wayan Koster, Anggota DPR Mirwan Amir, kemudian tentang terjadinya praktek suap dalam kongres pemilihan ketua umum Partai Demokrat, dan masih banyak lagi. Meski sebelumnya Nazar dihujat sebagai menuduh tanpa bukti, namun seiring berjalannya waktu, tudingan Nazaruddin tersebut terbukti satu demi satu kebenarannya. Bukti keabsahan tudingan Nazar itu terlihat dari telah dijebloskannya Sekretaris Menpora, Wafid Muharam, ke dakam sel penjara Cipinang. Kemudian telah ditetapkannya Angelina Sondakh sebagai tersangka. Lalu penetapan I Wayan Koster dalam status cekal. Kini satu lagi tudingan Nazaruddin kembali terbukti, karena sejumlah kader Partai Demokrat satu demi satu mengakui bahwa benar telah terjadi praktek suap dalam kongres pemilihan ketua umum Partai Demokrat.

Konfirmasi adanya praktek suap dalam pemilihan ketua umum tersebut antara lain diungkapkan oleh Koordinator Divisi Kaderisasi, Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan DPD Partai Demokrat Riau, Ronny Riansyah di Pekanbaru, yang mengakui bahwa telah terjadi politik uang dalam kongres tersebut.

Sebagai peserta kongres, Ronny mengungkapkan bahwa setiap ketua DPD dan DPC mendapat uang saweran dari kubu Anas Urbaningrum berkisar antara Rp50 juta hingga Rp100 juta. “Pada saat uang diserahkan tidak menyuruh memilih Anas, cuma dibilang ini titipan dari Mas Anas Urbaningrum,” ungkapnya.

Pengakuan senada juga datang dari mantan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, Diana Maringka, yang mengakui telah menerima saweran uang dari kubu Anas Urbaningrum. Uang itu, menurutnya, tidak diterimanya sekaligus, melainkan secara bertahap. Pada hari pertama kongres dia menerima Rp30 juta, kemudian sisanya US$7.000 diserahkan kepadanya 3 jam menjelang acara pemilihan. Uang saweran itu, menurut Diana, dibagikan kepada 11 pengurus DPC, sedangkan yang Rp 5 Juta untuk dirinya sendiri.

Pengakuan sejumlah kader Demokrat ini tak pelak lagi makin menyudutkan posisi Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Sebab kasus terjadinya praktek suap menyuap dalam pemilihan ketua umum Partai Demokrat pada kongres di Bandung 2010 yang lalu merupakan sebuah fakta tak terbantahkan, ibarat bangkai yang ditutup-tutupi tapi lambat laun bau busuknya merebak juga.

Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Advokasi dan Hukum, Benny K.Harman, “Apa bisa orang ke Bandung tanpa uang? Apa kita bawa (orang-orang) DPC pakai Jin?”

Fenomena terjadinya saweran duit dalam kongres pemilihan ketua umum tersebut diakui dan sekaligus ‘dianggap sah’ oleh Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Advokasi dan Hukum, Benny K.Harman, yang kala itu tergabung dalam tim sukses Anas Urbaningrum. Benny mengakui bahwa ada pemberian uang. Namun uang itu, menurutnya, untuk biaya transportasi dan akomodasi para kader yang datang dari daerah-daerah. “Apa bisa orang ke Bandung tanpa uang? Apa kita bawa (orang-orang) DPC pakai jin?” jawabnya saat dikonfirmasi oleh media, di Jakarta, Jum’at (10/2/2012) kemarin.

Benny juga menganggap pemberian uang itu sah-sah saja. Saat wartawan bertanya mengenai legalitas pemberian uang itu, Benny menjawab, “Ini kan demokrasi. Tim saya kan kasih service, why not? Kalau orang memilih karena (uang) itu, urusan mereka toh.” tandasnya.

Dipihak lain, Ketua DPP Bidang Kominfo, Ruhut Sitompul, mempunyai pendapat yang berbeda. Menurutnya andaikata benar telah terjadi suap menyuap dalam kongres pemilihan ketua umum, maka Anas Urbaningrum bisa dicopot dari jabatannya. Praktek politik uang, menurut Ruhut, jelas melanggar tata tertib Partai Demokrat. Oleh karena itu isu adanya politik uang tersebut langsung diproses oleh T.B. Silalahi selaku Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat.

T.B. Silalahi memastikan bahwa pihaknya akan mengusut isu suap dalam kongres Partai Demokrat. Pihaknya mengaku sudah banyak menerima pengaduan tentang adanya politik uang tersebut. T.B. Silalahi mengatakan bahwa Komisi Pengawas yang merupakan instrumen Dewan Kehormatan akan segera mengusut isu suap ini. “Tuduhan itu banyak sekali sehingga pengaduannya harus disaring, apakah memang bisa menjadi bukti permulaan atau sekadar memunculkan masalah, kita akan tangani,” tuturnya.

Sementara itu, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedang menangani kasus korupsi Wisma Atlet juga telah memastikan akan melakukan langkah pengusutan terhadap isu dugaan adanya aliran dana ke kongres pemilihan ketua umum Partai Demokrat. Langkah tersebut dinyatakan oleh Juru bicara KPK, Johan Budi, yang mengatakan bahwa KPK, dalam hal ini tidak mengurusi partai politik yang diduga tercemar isu suap, namun akan mengusut para individu personil partai yang diduga terlibat dalam praktek suap menyuap itu.



Konfucius

Lulusan Teknik Jogya 1980, aktifitas research & development PT AS, Hobyy mancing2 dan menulis