full screen background image

Surat Keputusan Menteri Kehutanan diGugat Pengembang

Surat keputusan Menteri Kehutanan RI Zulkilfi Hasan No.463/Menhut-II/2013 tentang penghutanan lahan mendapat pertentangan dari para pengembang properti di Batam, Provinsi Riau. Pasalnya penghutanan ini masuk dalam area cadangan yang sebelumnya telah dialokasikan untuk pengembang.

konstruksi1Menurut Ketua DPD REI Khusus Batam, Djaja Roeslim, akan muncul ketidak pastian hukum atas lahan tersebut dan pada akhirnya pengembang tidak lagi dipercaya oleh konsumen. “Itu akan berpengaruh pada harga jual properti. Secara otomatis pengembang juga dirugikan,” ucap Djaja di Batam, Senin (29/7).

Pengembang, lanjut Djaja, masih akan menantikan langkah-langkah yang akan dilakukan Badan Pengusahaan (BP) Batam selaku lembaga yang diberi kewenangan mengalokasikan lahan di kota industri itu. “Kami akan tunggu, sejauh mana komitmen BP Batam tersebut,” ucapnya.

“Tentu saja jalur hukum yang akan kami tempuh. Karena hal ini seharusnya menjadi kewenangan BP Batam. Kalau tidak selesai, kami akan gugat BP Batam,” tegas Djaja. Sementara untuk lahan yang kini statusnya masih hutan tentu tidak berpengaruh kepada industri properti.

Sebelumnya Anggota Komite II DPD RI Djasarmen Purba mengatakan akan mengguggat keputusan tersebut karena merugikan masyarakat Batam, sedangkan Gubernur Kepri Muhammad Sani sebelumnya menyatakan telah membentuk tim kecil untuk mengkaji keputusan tersebut. (Antara)