full screen background image

Revisi Tarif PBB Diturunkan, Warga Medan Tuntut Kelebihan Bayar Pajaknya

Warga Kota Medan menuntut kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menyusul disahkannya revisi terbatas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2011 tentang PBB Pedesaan dan Perkotaan.

“Setelah direvisi tarif PBB diturunkan, jadi bagaimana dengan kami yang sudah membayar PBB sebelum direvisi,” kata Abdullah warga Tanjungsari, Kecamatan Medan Selayang dalam dialog di Sindo Radio bersama ANTARA di Medan, Selasa.

Dia berharap, kelebihan pembayaran PBB bisa dikembalikan lagi karena sesuai revisi Perda ada penurunan tarif PBB. “Pemkot juga harus memikirkan masyarakat yang sudah terlanjur membayarkan PBB sebelum disahkannya revisi Perda PBB,” katanya.

Menjawab tuntutan tersebut, Ketua Komisi D DPRD kota Medan Muslim Maksum mengatakan, sesuai ketentuan peraturan tidak berlaku surut. Artinya masyarakat yang terlanjur membayar tarif PBB sebelum revisi Perda tidak mungkin mendapatkan kembali kelebihan pembayaran pajaknya.

“Apa yang dilakukan Pemkot Medan menyangkut pembayaran PBB sudah sah karena ada payung hukumnya, dan peraturan tidak berlaku surut. Dengan kata lain tidak akan ada pengembalian kelebihan pembayaran PBB karena revisi Perda,” katanya.

Mengenai jatuh tempo pembayaran PBB, Muslim mengatakan, belum ada perubahan yakni 31 Agustus. Namun pihaknya akan mengawal proses evaluasi revisi Perda di tingkat provinsi hingga pemerintah pusat dan dikembalikan ke daerah untuk diimplementasikan.

“Mudah-mudahan revisi Perda PBB bisa secepatnya diimplementasikan, sehingga penurunan tarif PBB bisa dinikmati masyarakat,” katanya.

Sesuai hasil akhir rapat antara Baleg DPRD Medan dengan dinas terkait disepakati untuk tarif PBB dengan nilai jual objek pajak (NJOP) Rp0-500 juta persentase pengaliannya 0,115 persen, sedangkan dari Rp500 juta sampai Rp1 miliar sebesar 0,125 persen.

Kemudian untuk NJOP sebesar Rp1 miliar sampai Rp2 miliar persentase pengaliannya 0,215 persen, selanjutnya untuk NJOP Rp2 miliar sampai Rp4 miliar 0,225 persen dan terakhir untuk di atas Rp4 miliar pengaliannya 0,275 persen.

Sementara berdasarkan ketentuan Perda sebelum direvisi, untuk NJOP sampai dengan Rp1 Miliar ditetapkan sebesar 0,2 persen dan untuk NJOP diatas Rp1 miliar ditetapkan 0,2 Persen.

Sebelumnya, DPRD Kota Medan sepakat mengesahkan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan pada rapat paripurna, Senin (25/6).