full screen background image

DPRD DKI Inginkan RSUD Pasar Minggu Dibangun Dalam Waktu Dekat

DPRD DKI Jakarta harapkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Minggu yang pembangunannya mengalami keterlambatan, akan mulai dikerjakan pada tahun ini. Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI, Igo Ilham mengharapkan bulan April ini sudah mulai dilakukan pelelangan yang disusul oleh surat perintah kerja dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

12453_10151576806897491_379726421_nKemudian, Igo juga berharap kontraktor sudah mulai bekerja pada bulan Mei mendatang. “Mei mudah–mudahan kontraktor sudah bisa kerja melakukan pembangunan,” ujarnya.

Harapan Serupa disampaikan pula oleh anggota Komisi E dari Fraksi PDIP, Dwi Rio Sambodo. Ia mengatakan seharusnya pada tahun 2014 fisik RSUD sudah selesai dikerjakan. Jika kalkulasi dari Komisi E tepat, maka tahun 2015 RSUD Pasar Minggu sudah dapat melayani pasien.

“2015 pengadaan alat kelengkapannya oleh kontraktor lain. Sehingga 2015 sudah bisa di gunakan,” jelas Dwi. Ia menjelaskan alasan keterlambatan dari pembangunan RSUD itu karena akan dibangun dengan dana obligasi saat kepemimpinan Fauzi Bowo.

Tetapi surat dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum diterbitkan. “Nah, begitu peralihan kepemimpinan ke Pak Jokowi, pada Desember (2012) fatwa dari Menkeu itu ada dan membolehkan. Cuma, kebijakan politik Pak Jokowi enggak mau pakai dana obligasi. Maunya pakai dana APBD murni,” jelasnya.

Mengenai keterlambatan ini, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dien Emawati beralasan adanya tarik menarik antara penggunaan obligasi atau APBD DKI. “Memang ada, kan dulu obligasi, enggak jadi. Pakai APBD kan udah bener itu,” kata Dien kepada wartawan, Jumat (5/4). Pembangunan RSUD Pasar Minggu ini seharusnya sudah mulai dibangun sejak tahun 2012 lalu, namun karena adanya tarik menarik tadi, maka mangkrak hingga sekarang.

Rencananya, RSUD itu akan menyediakan pelayanan pasien tanpa kelas, tidak ada perbedaan antar pasien. Akan tetapi, Dien menampik hal tersebut. “Enggak tanpa kelas, jadi kelas III-nya 87%. Kalau tanpa kelas, nanti enggak bisa bayar yang non PNS,” kata Dien. Sebagai informasi, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, sempat mewacanakan bahwa semua RSUD yang ada di Jakarta diharuskan memiliki kelas III sebanyak 75%, bukan 25% sesuai dengan Undang-Undang.