full screen background image

Ada Upaya Legalkan Kawin Sesama Jenis Kelamin

Bandung – Kegigihan upaya kelompok pro maksiat dan pro aliran sesat penggiat paham Sekularisme-Pluralisme-Liberalisme (SEPILIS) dalam meracuni pemikiran umat manusia, khususnya umat Islam, memang patut diacungi jempol, meski segala daya upaya mereka selalu gagal. Dengan berlindung dibalik kedok jargon ‘hak asasi manusia’ (HAM) kelompok ini kembali berulah, kali ini melalui suatu gerakan yang menuntut agar pemerintah Indonesia melegalkan perkawinan antar sesama jenis kelamin, yakni lelaki kawin dengan lelaki, dan perempuan kawin dengan perempuan. Sinyalemen itu diungkapkan oleh Menteri Agama, Suryadharma Ali, di Bandung, Selasa (10/4/2012).

Menteri Agama, Suryadharma Ali, yang juga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengungkapkan hal tersebut saat berada di Bandung. Menurutnya, ada sejumlah pihak yang menuntut perubahan

Undang-Undang Perkawinan, salah satu tuntutannya agar perkawinan antar sesama jenis kelamin dilegalkan oleh Pemerintah Indonesia dengan kedudukan hukum setara dengan legalitas perkawinan normal antara lelaki dan perempuan.  ”Saat ini ada keinginan untuk merubah Undang-Undang Perkawinan, baik oleh Komnas Perempuan atau lembaga-lembaga lain, termasuk oleh para kaum gay, homoseksual, maupun lesbian” tutur Suryadharma saat mengisi acara penutup Musyawarah Kerja Wilayah DPW PPP Jawa Barat, di Bandung.

Selanjutnya Suryadharma mengatakan, kelompok penuntut perubahan tersebut menilai bahwa selama ini  Undang-Undang Perkawinan bernuansa diskriminatif, karena hanya  mengatur tentang pernikahan antara laki-laki dan perempuan. “Mereka menganggap itu diskriminatif karena hanya mewadahi pernikahan bagi laki-laki dan perempuan. Itu yang ingin mereka perjuangkan,” tandasnya.

Namun Suryadharma menolak menjelaskan secara detail nama kelompok/organisasi mana yang dimaksudkannya. Ia hanya mengatakan, indikasi gerakan tersebut telah disampaikannya kepada para alim ulama yang ia kunjungi dalam safari ke sejumlah pondok pesantren. Tujuan safari tersebut, menurutnya,  untuk menyamakan persepsi

tentang masalah perkawinan antar sesama jenis kelamin.

Lebih lanjut lagi Suryadharma menjelaskan, kelompok penuntut legalitas perkawinan sesama jenis tersebut beranggapan bahwa substansi Undang-Undang Perkawinan yang berlaku saat ini telah menghalangi hak asasi mereka untuk kawin dengan sesama jenis kelamin. ”Sekarang, apakah kita cukup menjaga umat di pondok pesantren? Kita cukup menjaga umat di majelis ta’lim? Kemudian apa yang sedang berkecamuk dalam pergulatan politik di dalam pembentukan hukum yang mengatur tata kehidupan berbangsa, bermasyarakat, termasuk tata kehidupan beragama, kita akan biarkan? Apa seperti itu?” kata Suryadharma dalam uraiannya.

Undang-Undang Perkawinan, tegas Suryadharma, memang sengaja dibuat ”bernafaskan Islam”. Untuk itu, lanjutnya, dibutuhkan kekuatan politik untuk menjaga undang-undang tersebut dari pandangan hukum semacam itu.

Selain masalah gugatan agar melegalkan perkawinan antar sesama jenis kelamin, Suryadharma menambahkan, bahwa Undang-Undang Perkawinan juga dipermasalahkan setelah penyanyi dangdut Machica Mochtar mengajukan gugatan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait hak perdata anak hasil pernikahan sirinya dengan mendiang mantan Menteri Sekretaris Negara Moerdiono. ”Mahkamah Konstitusi mengabulkan,” ujarnya.

Namun, lanjut Suryadharma, apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi jauh melebihi dari apa yang diminta oleh penggugat. Machicha, kata Suryadharma, dalam gugatannya hanya meminta sebatas hak perdata anaknya yang dihasilkan dari pernikahan siri. ”Kawin siri tidak mengurangi sedikitpun rukun

perkawinan, kekurangannya hanya tidak dicatat. Pencatatan itu tidak masuk rukun nikah, masalah administrasi belaka,” ujarnya. Namun Mahkamah Agung malah melangkah lebih dari itu, bahkan “anak haram” hasil perzinahan pun diakui hak perdatanya dan disamakan dengan hak anak yang lahir dari pernikahan sirri (pernikahan sah sesuai syariat Islam namun tak didaftarkan di KUA) yang pada hakikatnya sah menurut syariat Islam.

Meski Menteri Agama, Suryadharma Ali, belum bersedia mengungkapkan secara jelas nama kelompok/organisasi yang sedang mengajukan tuntutan kepada Pemerintah RI agar melegalkan perkawinan antar sesama jenis kelamin, namun mudah ditebak bahwa kelompok yang dimaksud beliau adalah para penggiat paham SEPILIS (sekularisme-pluralisme-liberalisme) beserta kroni-kroni mereka sesama kelompok pro maksiat dan pro aliran sesat. Rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, tidak memerlukan kecerdasan berlebih untuk memahami siapa kelompok yang dimaksud oleh Menteri Agama. Cukup ditelusuri rekam jejak sepak terjang mereka selama ini saja sudah bisa ditebak dengan mudah.

 

Artikel ini diakses melalui kata kunci:
Kawen sesama perempuan