full screen background image

Upah Naik, 90 Perusahaan Hengkang, Ribuan Buruh di-PHK

Jakarta – Sebagai buntut dari kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), sebuah malapetaka ekonomi akan menimpa ribuan buruh di wilayah DKI Jakarta yang sudah hampir pasti akan terkena PHK massal.

hengkangAsosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memastikan 90 perusahaan yang bergerak di sektor garmen dan tekstil akan berpindah lokasi ke Jawa Tengah dari yang semulanya di DKI Jakarta. Pasalnya, Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta dinilai terlalu tinggi.

“Perusahaan domestik 90 perusahaan tekstil garmen yang pindah ke Jawa Tengah,” kata Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi usai menghadiri paparan Bank Dunia terkait Laporan Perkembangan Triwulan Perekonomian Indonesia di Gedung Energy, SCBD, Senin (18/3/2013).

Proses perpindahan, lanjutnya akan berlangsung selama 9 bulan kedepan. Sebab, perusahaan tersebut harus melakukan kewajiban untuk pembayaran pesangon bagi karyawan. “Mereka butuhkan 9 bulan untuk pindah sama sekali. Mereka harus bayar pesangon untuk pegawai disini. Sebagian besar sudah confirm,” sebutnya.

Ia menilai keputusan tersebut berawal dari kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang telah menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) menjadi Rp 2,2 juta. Sementara Jawa Tengah masih jauh di bawah DKI Jakarta. “Karena lebih murah. UMP Jateng lebih murah,” cetus Sofjan.

Pemerintah telah mengeluarkan nama-nama perusahaan yang diberikan status penangguhan. Sofjan menilai itu belum cukup, pasalnya masih banyak perusahaan yang tidak kuat dengan keputusan UMP tersebut. “Belum ada penambahan perusahaan yang tangguhkan UMP. Karena semua lagi ribut soal pilkada. Jabar habis pilkada, jadi nggak ada putusan. Jakarta masih banyak soal. Belum ada putusan baru,” pungkasnya.

Investor Pindahkan Aset ke Luar Negeri

Para investor asing dan sejumlah pengusaha besar di Indonesia melirik Myanmar, Vietnam dan Laos sebagai negara tujuan untuk mengalihkan modal dan aset mereka dari Indonesia sebagai reaksi logis atas keputusan Pemerintah menaikkan upah buruh di Indonesia.

Pada bulan Nopember 2011 lalu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial, Hariyadi Sukamdani, mengungkapkan setidaknya terdapat 10 ribu buruh yang terancam akan kehilangan pekerjaan akibat kebijakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta. Itu baru di Jakarta saja, kalau menular ke perusahaan-perusahaan lain di seluruh Indonesia angkanya bisa mencapai ratusan ribu, bahkan jutaan buruh yang terancam kehilangan pekerjaan. Kalau hal itu sampai terjadi akan merupakan malapetaka ekonomi bagi rakyat Indonesia.

“Soalnya, hingga saat ini, sudah ada sebanyak 100 perusahaan garmen yang menyatakan mau tutup akibat kebijakan tersebut,” ujar Hariyadi, Selasa, (27/11/2012) lalu.

Jumlah buruh tersebut, katanya, baru dari industri garmen. Di luar itu, masih ada pengusaha sepatu yang juga sudah menyampaikan niat untuk menutup usaha dan memindahkannya ke negara Asia lain lantaran tak sanggup memikul beban kenaikan biaya produksi akibat naiknya upah pegawai.

Perusahaan yang sudah menyampaikan niatan untuk menutup usahanya tersebut rata-rata merupakan usaha padat karya di Kawasan Berikat Nusantara. Perusahaan tersebut, kata Hariyadi, rata-rata bergerak di bidang usaha garmen yang dikembangkan oleh pengusaha Korea dan Jepang. Bahkan, menurut dia, Duta Besar Korea dan Jepang sudah menyampaikan keluhan mereka atas kebijakan kenaikan UMP ini pada Kadin dan Apindo.

Terkait adanya rapat-rapat yang digelar oleh pemerintah untuk membahas kenaikan UMP, menurut Hariyadi, apabila pengusaha diundang untuk membahas, mereka juga tidak bersedia hadir karena pendapat mereka selama ini juga tidak dihargai pemerintah. “Ini akibat kebijakan populis pemerintah sendiri. UKM bisa remuk, padat karya juga tutup,” tandasnya.

Pihak pengusaha berpendapat, pemerintah lah yang berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (dalam hal ini buruh), yakni dengan menciptakan ‘iklim ekonomi yang tidak berbiaya tinggi’. Bukannya mengalihkan kewajiban tersebut kepada pihak pengusaha yang akan membebani perusahaan, dan ujung-ujungnya berdampak terhadap kelangsungan hidup perusahaan dan buruh itu sendiri. [KbrNe/adl – Soure: Detiknews/Kantor Berita Nasional Antara]